Pohon dan Vetiver, Harapan Baru Atasi Masalah Dam Gajah Mungkur

"Di Desa Jatisari ini, dibangun Kebun Bibit Desa oleh kelompok Mulyo Jati, dengan kapasitas bibit 60.000 batang. Sehingga total ada 82.500 batang termasuk bibit yang telah ditanam masyarakat bersama Bapak Presiden RI. Untuk jenisnya terdiri atas: klengkeng (1.250 batang), durian (1.500 batang), alpukat (2.750 batang), petai (2.750 batang), sirsak (5.000 batang), jambu mete (5.000 batang), jengkol (2.000 batang), sengon laut (38.250 batang), sukun (1.000 batang), gayam (1.000 batang), beringin (1.000 batang), vetiver (17.000 batang) dan porang (4.000 batang)," urai Menteri Siti.

Dilakukan secara holistic

"Pemerintah akan terus melakukan secara intensif upaya rehabilitasi lingkungan untuk semakin mengurangi lahan kritis," tutur Menteri Siti Nurbaya.

Dalam mencegah erosi tebing serta mengurangi laju sedimentasi ke Dam Gajah Mungkur. Selain dengan penanaman pohon juga dilakukan pembangunan Dam Penahan (Dpn) sebanyak 1 (satu) unit serta pembuatan teras bangku, guludan dan trucuk.

Kombinasi berbagai perlakuan tersebut dilakukan secara holistic pada satu system lahan, sehingga pola pencegahan erosi te
bing dan longsor berjalan efektif. Penataan ruang, pengendaliannya serta pengembalian fungsi retensi air di setiap segmen bentang alam harus menjadi perhatian semua pihak.

Selanjutnya untuk keterlanjuran pemanfaatan ruang di daerah rawan erosi dan sedimentasi harus dibarengi dengan strategi konservasi yang mempertimbangkan karakteristik lahan. Penanganan erosi dan sedimentasi di bagian hulu DAS oleh KLHK harus menjadi program terintegrasi dengan edukasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan lahan. Itu sebagai ekspresi dari keterlibatan masyarakat dalam kelestarian lingkungan secara utuh. Upaya tersebut akan dilakukan secara terus menerus dan terprogram sebagai perwujudan “Menjaga Tapak, Merawat Peradaban”.

Saat ini tercatat sekitar 14 juta ha lahan kritis, dan sudah sejak 2019 diberikan perhatian khusus oleh Presiden. Caranya dengan penanaman 203 ribu ha dari dana APBN. Sementara pada tahun 2020 sekitar 110 ribu Ha dengan APBN.

Penanaman ini juga harus dilakukan oleh swasta, khususnya swasta usaha pertambangan seluas lebih kurang 200 ribu ha. Sebagaimana perintah PP nomor 76 tahun 2008 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan dan revegetasi pada lahan kritis bekas tambang.