Platform Beras Berkelanjutan dengan Meningkatkan Kompetensi Petani

Klikhijau.com – Platform beras berkelanjutan harus mampu menyediakan ruang dialog, kemitraan dan kolaborasi antar aktor perberasan di Indonesia. Hal ini menjadi catatan kesimpulan dialog virtual be...

Platform Beras Berkelanjutan dengan Meningkatkan Kompetensi Petani
Bacakan Artikel

Klikhijau.com – Platform beras berkelanjutan harus mampu menyediakan ruang dialog, kemitraan dan kolaborasi antar aktor perberasan di Indonesia.

Hal ini menjadi catatan kesimpulan dialog virtual bertajuk: 'Kemitraan Multipihak Perberasan Nasional' yang digelar secara daring oleh Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) secara daring, Kamis 3 September 2020.

Selain itu, berbagai inisiatif yang ada, termasuk program pemerintah, kata Husein, juga belum memberikan rincian atau detail target yang ingin dicapai.

"Apa yang dirancang Bappenas misalnya, belum terlihat target yang clear, misalnya harus clear terkait petani untuk sejahtera melalui korporasi petani apakah sekadar meningkatkan produktivitas, kemudian menjual beras lebih baik? Itu belum jelas," ujar Husein Sawit, pakar perberasan.

Berbagai kebijakan dan inisiatif yang ada saat ini belum bisa mencapai kata sepakat untuk memikirkan sebuah rencana jangka panjang terkait isu lingkungan dan keberlanjutan.

"Semua harus ke sana arahnya, kita selama ini dari lima tahun ke lima tahun sustainability tetap terbaikan," tegas Husein.

Terkait platform beras berkelanjutan, Husein menyarankan agar ada lembaga yang menjadi leader atau memimpin berbagai pihak yang terlibat.

"Harus ada lembaga yang kuat yang me-lead, yang mengkoordinasi seperti Bappenas, yang bukan departemen teknis, yang mampu merangkum, membawa sumber daya yang ada itu yang harus dipikirkan," ujarnya.

Kemitraan multipihak

Muhammad Nuruddin dari Aliansi Petani Indonesia (API) menilai, membangun platform beras berkelanjutan bisa dimulai dengan melihat berbagai praktik baik yang sudah ada saat ini yang dilakukan petani di lapangan.

Berbagai inisiatif yang ada ini bisa diperkuat dengan kemitraan multipihak baik dari masyarakat dan pemerintah yang dirangkai menjadi kemitraan people, public, private partnership, yang merupakan gejala yang saat ini banyak dilakukan di berbagai sektor.

"Beberapa anggota kami sudah mengembangkan kawasan berkelanjutan, agroekologi atau pertanian ramah lingkungan, tinggal bagaimana dukungan dari pemerintah misalnya, atau jasa keuangan seperti dari BUMN Himbara, juga NGO lokal dan internasional agar mereka bisa mengakses pasar di luar jalur pemasaran yang ada saat ini," papar Nuruddin.

Baca Selanjutnya
Pilih Halaman:
  • 1
  • 2