Penanganan Sampah Plastik jadi Rekomendasi Politik Kongres NasDem

Klikhijau.com - Pada Sidang Komisi Rekomendasi Politik Kongres partai Nasional Demokrat (NasDem) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Minggu 10 November.

Komisi yang dipimpin oleh Irma S Chaniago, Charles Meikiansyah dan Vena Melinda menghadirkan kadernya sendiri, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya untuk memberikan referensi tentang penanganan sampah plastik.

Menteri Siti menjelaskan, pentingnya peran kader partai dalam pembangunan termasuk dalam pengelolaan sampah plastik.

Siti, menjelaskan cukup rinci pada kesempatan tersebut tentang persepsi publik terkait sampah. Baik fakta dan data sampah serta sampah plastik, perubahan paradigma kelola sampah, kebijakan dan rencana aksi pengelolaan sampah.

Dihadapan peserta sidang komisi itu pun Siti menegaskan agar sesama koleganya kader Partai NasDem beraktualisasi mengisi pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya, tepat issue dan tepat sasaran.

Ia juga menguraikan tentang kebijakan pemerintah perihal pengurangan sampah plastik. Pada tahun 2016, telah dirintis oleh asosiasi ritel didukung pemerintah untuk penerapan kebijakan kantong plastik berbayar hampir di seluruh minimarket di Indonesia. Kantong plastik berbayar dalam arti bahwa bayaran itu untuk beban yang diberikan kepada lingkungan.

"Menurut survey yg dilakukan pada 2016 itu sekitar 87% masyarakat setuju dengan kebijakan kantong plastik berbayar, dan 91% masyarakat bersedia membawa kantong belanja sendiri dari rumah. Dan perubahan perilaku terjadi di masyarakat akibat kampanye dan regulasi pengurangan sampah plastik yaitu lebih meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan tumbler, tas belanja, dan sedotan tidak sekali pakai," ujar Menteri Siti.

Ancaman bagi dunia wisata

Di contohkan olehnya destinasi seperti Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru, misalnya, sebanyak 56% sampah merupakan sampah plastik, sementara sampah organik hanya 14%. Sementara komposisi sampah nasional pada 2018, sebanyak 57% sampah organik dan hanya 15% sampah plastik.

“Oleh karena itu, pemerintah bersama para pihak terus menggencarkan kampanye pengurangan sampah plastik. Dan mengeluarkan regulasi pajak yang lebih besar untuk plastik,” tegas Menteri Siti.

Pemerintah juga mengingatkan telah terjadi perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah secara umum, utamanya dengan langkah memilah jenis sampah.