Mengapa Narasi Lingkungan Selalu Absen dalam Kontestai Politik?

Menariknya, dalam riset CSIS juga menanyakan kepada pengurus Parpol soal mengapa  isu lingkungan tak menarik dalam kampanye. Jawabannya cukup mengejutkan, kata mereka, isu lingkungan tidak diminati para pemilih. Isu lingkungan bagi mereka dianggap sulit dikapitalisasi.

Pendeknya, kandidat sulit mengangkat isu lingkungan karena mereka mendapatkan kontribusi dari pelaku ekonomi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dilansir Mangobay, Peneliti CSIS, Yose Rizal Damuri mengatakan, di tingkat nasional isu-isu lingkungan tak dianggap penting dibandingkan isu ekonomi.

Pada Pilpres lalu misalnya, CSIS menemukan angka mencemaskan, dimana hanya ada 1 % responden  memilih komitmen mencegah kerusakan lingkungan hidup sebagai faktor paling penting dalam memilih capres.

Parlemen yang kurang meyakinkan

Padahal, masalah kerusakan lingkungan di mana-mana terjadi dan cukup massif. Politikus partai Demokrat yang juga anggota DPRD Sulsel, Andi Januar Jaury Darwis membenarkan hal itu.

Januar menyayangkan, mengapa isu lingkungan tidak seksi dalam kontestasi politik. “Persoalan lingkungan dan SDA berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang membutuhkan dukungan politik berkesinambungan,” ucapnya.

Bukan hanya itu, mayoritas anggota dewan terpilih di semua level, tidak paham masalah lingkungan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) pesimis anggota DPR periode  2019-2024 mampu menuntaskan berbagai masalah lingkungan hidup. Penyebabnya adalah umumnya partai politik memang tidak memiliki visi misi dan agenda penyelamatan lingkungan hidup.

Dilansir Republika, Koordinator Desk Politik WALHI, mencemaskan kapasitas anggota dewan saat ini. Ia mengklaim agenda penyelamatan lingkungan hidup semakin suram ke depan karena anggota DPR 2019-2024 wajah baru juga akan berhadapan dengan status quo, yakni penguasa politik dan para oligarki yang telah duduk sebelumnya di parlemen.

Apakah ini berpotensi terjadi? Kita berharap anggota parlemen di semua level dapat bekerja maksimal mendorong kebijakan yang berpihak pada penyelematan lingkungan dan SDA.

Setidaknya, mereka dapat berkaca pada berbagai masalah lingkungan yang terjadi. Betapa kepentingan bangsa dan agenda pembangunan berkelanjutan (sustainable development), jauh lebih penting ketimbang kepentingan golongan yang sesaat.