Kota, Suhu Panas dan Ketimpangan Sosial

David Wallace mencatat bahwa ada sekira 354 kota besar di dunia saat ini dengan suhu musim panas maksimum rerata 35 derajat Celcius bahkan beberapa lebih tinggi. Diprediksi, pada 2050 mendatang, akan bertambah jumlahnya mendekati angka 1.000 (seribu) kota di dunia dengan sengat suhu panas memanggang.

Kota-kota akan menjelma layaknya mesin oven kue yang membuat otak manusia mendidih. Bakal ada sekira 1 miliar orang berisiko kena stres akibat panas. Juga ancaman kematian hingga ratusan ribu jiwa akibat efek langsung panas tak terhindarkan. Demikian David Wallace menggambarkan situasi terburuknya perihal kenaikan suhu bumi saat ini dan tahun-tahun mendatang.

Ilmuan iklim  Friederike Otto dari Institut Perubahan Iklim dan Lingkungan Grantham di Imperial College London Inggris menyebut era ini sebagai tonggak sejarah yang tak layak dirayakan. Ia bahkan menyebut situasi ini sebagai hukuman mati bagi manusia dan ekosistem. Selain sebagai tahun terpanas, 2023 juga tercatat menempati rekor baru meningkatnya emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca plus EL Nino yang mendorong suhu ke catatan terburuk sepanjang masa.

Kota kini ibarat ruang tertutup yang pengap dan dilingkupi bola-bola api. Kota panas membakar dengan durasi lebih panjang di setiap tahunnya. Lalu, dalam situsasi ini pula sebagian besar kota-kota di dunia dirundung ketimpangan sosial. Kemiskinan dan tersingkirnya penduduk asli akibat alih fungsi lahan dan pembangunan yang tak menimbang keberlanjutan (sustainability).

Celakanya, warga miskin dan pinggiran adalah klister sosial paling rentan akan dampak dari gelombang suhu panas. Pada level paling dasar, menurunnya kualitas lingkungan di perkotaan seperti kualitas udara yang buruk, sanitasi hingga akses air bersih telah memperburuk situasi. Belum lagi adanya kelangkaan sumber daya yang berdampak pada menurunnya pendapatan per kapita, kesehatan yang terganggu hingga meningkatnya angka kriminalitas.

Ketimpangan dan kota masa depan

Pada akhirnya kita perlu memikirkan ulang bagaimana kota-kota di dunia dibangun dan bagaimana segenap kemewahannya itu justru menggerus dua hal. Pertama, lenyapnya kekayaan tak kasat mata bernama kebudayaan (culture). Plus nilai-nilai luhur yang pernah dianut warganya berpuluh bahkan beratus tahun sebelum hasrat membangun kota dikuasai segelintir pemodal atas nama pembangunan.

Kedua, laju infrastruktur yang tak berorientasi jangka panjang dan mengebiri daya tampung lingkungan (carring capacity). Tidak sedikit kota-kota besar di dunia dibangun di atas penderitaan kelompok marginal, punahnya keanekaragaman hayati bahkan lenyapnya situs-situs bersejarah.

Untuk konteks Indonesia, kota-kota telah dikepung masalah sosial dan ekologi jauh sebelum dampak krisis iklim memperburuk situasi.

Meski demikian, tak sedikit pun menyurutkan laju urbanisasi dari waktu ke waktu. Kota tetaplah impian dan pusat-pusat uang dihabiskan dalam semalam-dua malam. Kita terlalu hipokrit mengakui bahwa desa-desa sedang dibangun agar pemerataan pembangunan terlaksana dan agar kota tak sesak menampung impian dari pelosok – faktanya, segala sumber daya di desa diboyong pula ke kota dengan ragam cara. Melalui Pendidikan, gaya hidup, hingga politik yang semakin pragmatis membawa semangat urban yang individualistik.

Karena itu, sudah saatnya kita mengoreksi langkah dalam menumbuhkan kota. Kota tak lagi bisa dibangun dengan nalar serampangan ala paradigma antroposentrisme yang melihat pembangunan berpusat pada manusia.

Membangun kota perlu disulut dari semangat yang holistik dan futuristik. Perlu mengalokasikan sumber daya untuk menyiapkan warga kota sebagaimana dipikirkan Pritjof Capra, warga yang melek literasi lingkungan (eco literasi). Dengan begitu, segenap warga kota secara kolektif akan melibatkan diri dalam aksi-aksi pemulihan lingkungan karena kesadaran utuh memandang bumi sebagai natural capital.

Langkah ini hanya bisa terwujud ketika di level kebijakan (policy), para pengambil kebijakan menganut satu pendekatan holistik dan transdisipliner yang diperkenalkan oleh Jamie D Bastedo (1984) bahwa sumber daya harus dikelolah dengan menimbang aspek ABC (abiotik, biotik and culture).

Dua hal ini perlu terus disuarakan demi menjaga asa tetap optimis dapat terus bergerak dalam aksi-aksi pemulihan bumi dan tidak terjebak dalam kurungan Peti sebagaimana imajinasi penyair Taufiq Ismail tentang kisah Fariduddin Attar yang melihat dunia seperti peti dimana orang-orang terkurung di dalamnya hanya sedang sibuk membuat peti-peti kecil.