Karangan Bunga Duka Cita untuk Adaro Energy yang Dinilai Memperburuk Krisis Iklim

Namun, di saat yang sama Bank Mandiri tidak menghentikan pembiayaan ke batu bara yang jelas-jelas merupakan sumber emisi gas rumah kaca terbesar. Hal ini menunjukkan masih nihilnya komitmen keuangan berkelanjutan dari bank-bank BUMN.

Dalam diskusi Green Finance: Tren Global dan Arah Lembaga Keuangan Nasional, Selasa (20/4) lalu, ekonom Faisal Basri menyatakan bank yang masih memberikan pinjaman untuk proyek energi kotor tidak berkomitmen mewujudkan ekonomi hijau.

Padahal, kata Faisal Basri, seharusnya bank sudah beralih memberikan pinjaman untuk pengembangan energi bersih. Faktanya, bank-bank dalam negeri, termasuk BUMN, masih ada yang memberikan pinjaman (batu bara).

Komitmen mereka tidak murni green financing tapi greenwashing atau berdiri dua kaki dengan membiayai proyek energi bersih, tapi di waktu bersama masih membiayai perusahaan batu bara.

Andri Prasetiyo, peneliti Trend Asia menyatakan “Terdapat indikasi konflik kepentingan yang begitu kuat di balik keputusan problematik sejumlah bank BUMN mendanai bisnis energi kotor batu bara Adaro Energy.

Bank Mandiri, BNI, BRI yang secara serempak memutuskan untuk memberi dana berada dalam naungan Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Erick Thohir, adik kandung dari CEO Adaro Energy, Garibaldi Thohir.

Kelindan kepentingan ini lantas menyebabkan prinsip pendanaan berwawasan lingkungan menjadi diabaikan.

Dalam kerangka kebijakan yang lebih besar (Grand Policy) ini juga semakin menggenapi paket keistimewaan yang diperoleh Adaro Energy dari rezim pemerintahan saat ini setelah dalam UU Minerba terbaru mereka mendapatkan jaminan kepastian perpanjangan izin operasi secara otomatis.

Di regional, bank-bank dari Malaysia, yaitu CIMB dan Maybank dan bank asal Singapura, UOB juga terlibat dalam sindikasi ini. Padahal, CIMB tahun lalu baru saja mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi pembiayaan di sektor batu bara.

“Keputusan CIMB untuk tetap membiayai ADRO sangat bertolak belakang dengan komitmen CIMB untuk mengurangi asset produktifnya pada sektor batu bara”, ujar Pius Ginting, koordinator perkumpulan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat.

“Banyaknya lembaga keuangan berbasis Malaysia dan Singapura yang berikan dukungan keuangan bagi industri batu bara adalah ironi. Sebagai negara yang terpengaruh oleh kejadian asap dan badai, kegiatan investasi pendanaan di Malaysia dan Singapura merugikan rakyatnya dan juga merugikan rakyat Indonesia yang rentan bencana terkait perubahan iklim”, tegas Pius.

Komitmen lemah Adaro

Meskipun Standard Chartered mengaku telah memiliki kebijakan pembiayaan batu bara, namun Standard Chartered tetap terlibat dalam pembiayaan ADRO. Hal ini menunjukan betapa lemahnya kebijakan batu bara yang diusung oleh Standard Chartered.

“Slogan Standard Chartered, ‘Here For Good’ tidak berarti apa-apa jika Standard Chartered terus membiayai perusahaan batu bara yang bisnisnya dapat memperburuk perubahan iklim global,” kata Binbin Mariana, Indonesia Energy Finance Campaigner dari Market Forces.

Kata Binbin, Standard Chartered dapat mengatakan bahwa mereka peduli dengan perubahan iklim, atau mengakui bahwa mereka akan tetap mendanai perusahaan batubara yang memperburuk perubahan iklim - tapi jelas Standard Chartered tidak dapat melakukan keduanya secara bersamaan.

Pembiayaan dengan jumlah fantastis dan ditujukan untuk kepentingan ekspansi lini utama bisnis batu bara ADRO menunjukan bahwa komitmen Adaro Energy untuk melakukan diversifikasi energi baru masih sangat lemah. Terlebih pernyataan pihak ADRO sebelumnya  yang masih menginginkan batu bara sebagai pilar utama bisnis perseroan.