Investigasi Bersama Ungkap Kegagalan Skema Plastic Credit Atasi Polusi Plastik di Indonesia

Klikhijau.com - Plastic credit adalah skema kompensasi (offset) sampah plastik, di mana perusahaan memberikan pendanaan kepada proyek pengumpulan, pengelolaan, atau daur ulang sampah plastik untuk “mengimbangi” jumlah plastik yang mereka hasilkan.

Upaya ini dianggap bisa jadi salah satu solusi menangani sampah plastik di Indonesia. Namun, Koalisi organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari WALHI Jawa Timur, ECOTON, dan PPLH Bali menemukan hal lain dalam proyek ini.

Dari hasil investigasi yang mereka lakukan terungkap  bahwa skema yang diklaim sebagai solusi inovatif untuk krisis plastik justru menyimpan berbagai persoalan mendasar, mulai dari kegagalan operasional hingga dampak lingkungan dan kesehatan.

“Skema Plastik kredit merupakan solusi semu dalam penyelesaian persoalan pengelolaan sampah, khususnya plastik. Skema ini tidak menyentuh akar permasalahan utama dalam sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Produsen masih memiliki keleluasaan untuk terus memproduksi tanpa pengawasan ketat dari pemerintah yang pada akhirnya mendorong pengabaian tanggungjawab atas dampak produk yang dihasilkan,” ujar Pradipta Indra Ariono - Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur.

Tiga Proyek Besar dalam Sorotan

Namun temuan di lapangan menunjukkan realitas yang berbeda. Di Banyuwangi, Project STOP yang sejak awal dipromosikan sebagai model ekonomi sirkular justru mengalami penurunan drastis setelah pendanaan eksternal berakhir. Fasilitas pengelolaan sampah yang sebelumnya dibangun tidak lagi beroperasi optimal, infrastruktur rusak dan tidak terawat, serta kapasitas layanan menurun signifikan. Proyek yang menargetkan perluasan layanan hingga ratusan ribu penduduk ini tidak memiliki skema pembiayaan berkelanjutan dan tidak terintegrasi dalam anggaran pemerintah daerah.

“Skema ini mencerminkan keberhasilan yang bersifat semu, karena indikator keberhasilannya lebih bersifat administratif daripada ekologis. Perusahaan dapat mengklaim keberhasilan tanpa benar-benar mengurangi produksi plastik. Dengan demikian, sumber utama permasalahan - yakni tingginya produksi plastik - tidak tersentuh dalam skema ini” ujar Pradipta Indra Ariono - Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur.

Dampak Nyata di Lapangan antara Lingkungan dan Kesehatan

“Kasus TPST Samtaku harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah bahwa pengelolaan sampah yang tidak matang berisiko gagal serta mengancam lingkungan dan kesehatan masyarakat. Peristiwa ini perlu dijadikan pembelajaran agar tidak terulang di daerah lain. Praktik pembakaran dan RDF yang berpotensi menghasilkan emisi berbahaya harus segera dievaluasi dan dihentikan, dengan beralih pada sistem pengelolaan yang lebih aman dan berkelanjutan,” ujar Catur Yuda Hariyani – Direktur PPLH Bali.

Pola Masalah yang Berulang