Aliansi Masyarakat Sipil Sambangi KPU RI, Dorong Demokrasi Peduli Krisis Iklim

Klikhijau.com - Aliansi masyarakat sipil sambangi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mendorong demokrasi inklusi dan respons terhadap krisis iklim, Senin (4/12).

Koalisi tersebut terdiri dari Yayasan LKiS, Koalisi Lintas Isu (KLI), Voice of Civilization Society (VCs), RUANG Yogyakarta, FNKSDA, Jaringan Masyarakat Peduli Iklim Yogyakarta (JAMPIKLIM), dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).

Aliansi masyarakat sipil melakukan audiensi ke KPU RI dalam rangka mendorong KPU RI untuk menerapkan partisipasi dari masyarakat sipil dan memberi masukan terkait isu strategis menjelang pemilu untuk mengukur dan menilai calon pemimpin negara yang berintegritas di masa mendatang. Bukan pemimpin dengan bentuk kepemimpinan yang hanya berbasis sentimentalitas (suku, agama, ras, antar golongan/kelompok kepentingan), akan tetapi juga memiliki kualitas dan integritas.

Aliansi masyarakat sipil mendorong KPU RI untuk mempertegas komitmen kepada calon-calon yang akan berkontestasi tentang pendalaman substansi demokrasi dan peningkatan partisipasi kewargaan yang rasional.

Hal ini dapat didorong melalui diskusi publik yang berbasis wawasan pengetahuan, data-data, dan bukti-bukti empiris yang akuntabel.

Misalnya, sejauh mana kualitas layanan dasar dari para aparatus negara terhadap warganya di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, lingkungan perekonomian (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, UMKM, dll), kultural, keamanan, dan ketertiban di wilayahnya.

Sejauh mana aparatus negara melakukan tata pemerintahan demokratis yang bebas dari kolusi, korupsi, nepotisme dan memperagakan model pemerintahan berintegritas yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Selain persoalan diatas, dalam konteks lingkungan, Indonesia merupakan salah satu negara yang menyumbang karbon tertinggi di dunia.

Fakta ini berpengaruh terhadap perubahan/krisis iklim yang dialami oleh seluruh warga dunia termasuk Indonesia. Perubahan iklim ini tidak hanya berdampak pada masyarakat saat ini, tetapi juga akan berdampak kepada generasi selanjutnya.

Dalam konteks PEMILU penting melihat perspektif, pengetahuan, kapasitas serta komitmen calon presiden dan wakil presiden untuk merespon berbagai persoalan krisis iklim.